GOWA, FINGERS— Polemik yang menyeret nama Husniah Talenrang (HT) kembali memantik perhatian publik. Setelah DPP PAN mengambil langkah organisatoris dengan mencopotnya dari jabatan Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan sebelum masa kepengurusan berakhir, sorotan kini mengarah ke posisinya di Gerakan Pramuka.

Publik mulai mempertanyakan sikap organisasi pendidikan karakter tersebut terhadap figur yang tengah diterpa kontroversi moral dan politik. Desakan evaluasi etik pun menguat, terutama karena HT masih menduduki posisi strategis sebagai Ketua Mabicab dan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Gowa, serta Wakil Ketua Kwarda Sulawesi Selatan.

Mantan Ketua Dewan Kerja Cabang (DKC) Kwarcab Gowa, Hirsan Bahtiar, menilai situasi ini tidak lagi sekadar persoalan individu, melainkan telah menyentuh marwah kelembagaan Pramuka sebagai organisasi pembinaan karakter generasi muda.

“Ketika partai politik saja berani mengambil langkah organisatoris terhadap kadernya sendiri, maka Gerakan Pramuka seharusnya memiliki sensitivitas moral yang lebih tinggi. Karena Pramuka bukan arena politik praktis, melainkan lembaga pendidikan karakter,” ujar Hirsan.

Menurutnya, keputusan DPP PAN mencopot HT menjadi pesan politik yang kuat bahwa ada persoalan serius yang dianggap perlu ditangani secara organisatoris. Padahal, kata dia, partai politik selama ini kerap dipersepsikan publik sebagai institusi yang pragmatis dan kompromistis.

“Kalau partai saja bertindak, mengapa Gerakan Pramuka justru terlihat diam? Ini yang menimbulkan kegelisahan sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.

Hirsan menilai, Gerakan Pramuka memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dibanding organisasi politik karena di dalamnya terdapat Tri Satya dan Dasa Darma yang menjadi kode kehormatan organisasi. Nilai-nilai itu, kata dia, tidak boleh berhenti sebagai slogan seremonial, tetapi harus tercermin dalam sikap para pemimpinnya.

Ia menekankan bahwa jabatan strategis di Pramuka bukan sekadar posisi administratif, melainkan simbol keteladanan bagi ribuan anggota muda yang sedang dibentuk karakter dan integritasnya.

“Anak-anak muda belajar bukan hanya dari pidato, tetapi dari contoh yang dipertontonkan pemimpinnya. Ketika organisasi tampak permisif terhadap kontroversi elite, maka pesan moral kepada anggota menjadi kabur,” katanya.

Dalam kajiannya, Hirsan menyebut polemik ini berpotensi menciptakan kontradiksi internal di tubuh Gerakan Pramuka. Di satu sisi organisasi terus mengajarkan tentang kehormatan diri, tanggung jawab, disiplin, dan menjaga martabat. Namun di sisi lain, publik melihat belum adanya langkah etik yang tegas terhadap figur yang sedang menjadi sorotan.

Menurut dia, organisasi besar seharusnya tidak diukur dari kemampuannya melindungi individu, tetapi dari keberanian menjaga nilai yang menjadi dasar keberadaannya.

Karena itu, Hirsan mendorong agar Gerakan Pramuka mengambil langkah organisatoris minimal berupa pembebastugasan sementara terhadap HT hingga seluruh polemik memperoleh kejelasan.

“Langkah itu bukan bentuk kebencian personal. Justru itulah cara menjaga kehormatan lembaga agar tidak terus terseret dalam persepsi negatif publik,” ujarnya.

Ia mengingatkan, sejarah panjang Gerakan Pramuka dibangun di atas prinsip menjaga marwah organisasi di atas kepentingan individu maupun kekuasaan. Jika kode kehormatan mulai diperlakukan longgar demi mempertahankan elite tertentu, maka wibawa moral organisasi perlahan akan runtuh.

“Publik saat ini sedang menunggu apakah Gerakan Pramuka tetap berdiri sebagai penjaga kehormatan dan pendidikan karakter bangsa, atau justru ikut terjebak dalam kompromi kekuasaan yang selama ini sering mereka kritik sendiri,” tutup Hirsan. (*)