FINGERS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima sejak tahun 2021.

Dana PEN senilai Rp233,3 miliar yang diterima pada masa kepemimpinan Bupati Syamsari Kitta, dimanfaatkan untuk pembangunan Rumah Sakit Galesong, peningkatan infrastruktur jalan, serta dukungan terhadap UMKM lokal. Namun, tanggung jawab pembayaran utang tersebut masih terus berjalan dan menjadi beban daerah hingga tahun 2030.

Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, memastikan bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen menyelesaikan cicilan tersebut tanpa mengorbankan pelayanan publik.

“Kita sadar betul, ini adalah kewajiban daerah yang harus ditunaikan. Karena itu, strategi kami adalah menyeimbangkan pembayaran utang dengan tetap menjalankan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Bupati Firdaus di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (3/9).

Hingga tahun 2025 ini, Pemkab Takalar telah merealisasikan pembayaran sebesar Rp74,4 miliar. Sisa kewajiban yang masih harus dituntaskan hingga 8 Juni 2030 mencapai Rp225,4 miliar.

Pemkab Takalar juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang dibiayai Dana PEN, khususnya pembangunan Rumah Sakit Galesong dan program pemberdayaan UMKM.

Pemerintah memastikan kualitas bangunan RS Galesong akan diperbaiki agar benar-benar siap melayani masyarakat secara maksimal.

Di sisi lain, dukungan bagi pelaku UMKM yang sempat mengalami hambatan, turut menjadi perhatian serius. Pemkab akan terus mendorong agar manfaat Dana PEN tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat pelaku usaha kecil.

Pemkab Takalar membuka akses informasi publik seluas-luasnya mengenai perkembangan utang PEN.
“Transparansi adalah kunci. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana keuangan daerah dikelola, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi,” tegas Bupati Firdaus.

Untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta menjalin sinergi dengan pemerintah pusat.

Dengan berbagai langkah ini, Pemkab Takalar optimistis bisa menjaga kelangsungan pembangunan daerah tanpa mengabaikan kewajiban keuangan. (*)