FINGERS.COM, TAKALAR – Setelah penantian panjang, Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye Akhirnya melakukan rotasi besar-besaran. Sebanyak 311 pejabat pada lingkup Pemda Takalar di mutasi, Senin, 21 Oktober 2025.

Setelah pelantikan, muncul ucapan manis dari salah satu anggota DPRD Takalar dari fraksi Gerindra, Nasrun Natsir Limpo.

Nasrun memuji pelaksanaan mutasi karna dilakukan tanpa iming-iming mahar.

Pernyataan tersebut justru terkesan kontradiktif dan berlebihan, lantaran tidak ada bukti bahwa mutasi ini memang tanpa mahar atau tukar tambah kepentingan.

Klaim yang sepihak dan kosong. Sangat jauh dari harapan anggota DPRD ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.

Pasalnya, usut punya usut, tiga kerabat dekatnya mendapatkan jabatan yang strategis.

Publik menduga pujian itu tidak terlepas dari tiga jabatan strategis yang didapatkan tersebut.

Mereka yang mendapat jabatan itu adalah  Istri Nasrun sendiri yang dipromosi sebagai kepala Puskesmas Polong bangkeng Utara, adiknya sebagai kepala Puskesmas Pattallassang, serta iparnya sebagai kepala Kelurahan Manongkoki.

Bisa dibilang, pujian itu beraroma nepotisme. Ada dugaan kongkalikong. Menyeruak konflik kepentingan Nasrun Natsir sebagai legislator.

“Ini bisa dikategorikan Conflik Of Interest atau Konflik Kepentingan,” ungkap pakar hukum Dr. Ahmad Syahird, SH., MH saat diminta tanggapan terkait penyataan pujian dari anggota DPRD Takalar usai gerbong mutasi bergerak dan kerabatnya mendapatkan promosi jabatan

Lebih lanjut Doktor Ahmad mengatakan bahwa penempatan posisi harus betul berdasarkan kompetensi dan kinerja bukan tukar tambah kekuasaan.

“Anggota DPRD bukan Pengafirmasi langkah kebijakan Bupati, tetapi penyeimbang dan pengawas dari langkah kebijakan serta penempatan pejabat yang telah memenuhi standar pengisian jabatan yang sesuai kaidah dan nilai integritas, kepantasan, dan nilai profesionalisme. Diantaranya penempatan seseorang pada posisi tertentu (The Right Man on The Right Place),” Tambahnya Dr Ahmad Syarir

Pakar Hukum yang saat ini mengabdi di Universitas Mega Resky Makassar itu juga mengurai terkait birokrasi yang dianggap berorientasi pada pelayanan publik agar rakyat terlayani, buka semata karena bersih dari issue adanya mahar.

“Reformasi Birokrasi ditandai dengan perubahan mendasar birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, bersih, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan utama agar rakyat terlayani dengan baik* bukan semata-mata karena tidak adanya jual beli jabatan, tetapi lebih dari itu yang harus dipastikan tidak adanya lagi Praktek Jual Beli Pengaruh atau Trading in Influance yang lazim dalam penentuan jabatan tertentu karena faktor kedekatan nepotis tertentu, chanel, dan bukan karena kompetensi dan kapabilitas” Urai Dr Ahmad

Sebelumnya, Anggota DPRD Takalar dari Fraksi Partai Gerindra, Nasrun Nasir, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah profesional Pemerintah Takalar terkait mutasi pejabat eselon Il dan Ill.

Baginya, rotasi jabatan yang dilakukan secara terbuka dan objektif menunjukkan komitmen kuat Bupati Takalar, Daeng Manye, untuk membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik jual beli jabatan.

Menurut Nasrun, langkah Daeng Manye merupakan fenomena baru dalam sejarah pemerintahan Takalar, di mana mutasi jabatan kini dilakukan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

“Mutasi kali ini benar-benar profesional. Tidak ada isu ‘tekan-menekan’ atau transaksi jabatan. Semua berjalan berdasarkan kinerja dan kemampuan,” ujar Nasrun dilansir, Selasa (21/10/2025).