TAKALAR, FINGERS– Pemerintah Kabupaten Takalar mulai mengubah pola relasi informasi dengan media. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar, mitra pers kini didorong untuk lebih mandiri dalam memproduksi berita tanpa harus menunggu rilis resmi dari Humas.

Kepala Bidang Diskominfo Takalar, A. Gunawan, mengatakan kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sekaligus keberagaman pemberitaan di daerah.

“Mulai tahun ini kami hanya membagikan agenda atau jadwal kegiatan pimpinan sebagai pedoman peliputan. Selanjutnya, materi berita sepenuhnya dikembangkan masing-masing media berdasarkan hasil liputan di lapangan,” ujar Gunawan, di Takalar.

Menurutnya, pola lama yang bertumpu pada rilis resmi kerap memunculkan duplikasi pemberitaan. Tidak sedikit media yang hanya menyalin dan menempel materi yang sama, sehingga sudut pandang berita menjadi seragam.

Dengan skema baru tersebut, Diskominfo berharap setiap media menghadirkan perspektif yang lebih beragam, memperkaya informasi, serta menggali substansi kegiatan secara lebih mendalam.

“Silakan dikembangkan sesuai hasil liputan masing-masing. Kami ingin ada diferensiasi dan pengayaan informasi,” katanya.

Gunawan juga menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan intervensi terhadap media. Ia menegaskan, koordinasi yang dilakukan selama ini bukan untuk membatasi kebebasan redaksi, melainkan mengatur distribusi isu agar tidak seluruh media memuat topik yang sama dalam waktu bersamaan.

Menurut dia, masih banyak program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Takalar yang perlu dipublikasikan secara merata. Karena itu, koordinasi dilakukan untuk menciptakan keseimbangan pemberitaan dan memastikan berbagai capaian daerah terekspos secara proporsional.

“Kami ingin semua program mendapat ruang publikasi yang adil. Tujuannya bukan mengarahkan isi berita, melainkan memastikan informasi pembangunan tersampaikan secara luas,” ujarnya.

Melalui pola baru ini, Diskominfo berharap kemitraan dengan insan pers di Takalar semakin profesional dan produktif. Pemerintah daerah juga menargetkan terciptanya ekosistem informasi yang lebih sehat, di mana media bekerja independen, sementara pemerintah tetap terbuka menyediakan akses data dan agenda kegiatan.

Langkah ini disebut sejalan dengan semangat transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika informasi publik. (*)