FINGERS.COM, TAKALAR – Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, menyerukan komitmen bersama dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan dan kepercayaan publik.

Rijal menyampaikan, perilaku korupsi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berawal dari tindakan-tindakan kecil yang dianggap wajar dan dibiarkan terus berulang.

Menurutnya, pembiaran tersebut perlahan membentuk pola perilaku yang merusak sistem pemerintahan.

“Korupsi itu dimulai dari hal-hal kecil yang ditolerir. Jika tidak dihentikan sejak awal, akan menjadi kebiasaan dan sulit diberantas,” kata Rijal saat ditemui di Gedung DPRD Takalar, 8 Desember 2025.

Ia menegaskan, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga masyarakat.

“Bersama kita berantas korupsi. Ini butuh upaya kolektif dan komitmen yang kuat,” ujarnya.

Rijal juga menekankan pentingnya membangun budaya integritas sejak dini, baik di lingkungan birokrasi maupun dalam kehidupan sosial.

Menurutnya, nilai kejujuran dan tanggung jawab harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Takalar, Zulkarnaen, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar saat ini terus melakukan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Zulkarnaen menjelaskan, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan skor integritas yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Menurutnya, peningkatan skor integritas tidak hanya berdampak pada citra pemerintah daerah, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

“Kami di DPRD sejalan dengan fokus Pak Bupati dalam menata pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta berpihak pada peningkatan layanan kepada masyarakat,” katanya.

Dengan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Takalar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.