‎FINGERS.COM, TAKALAR – Panitia khusus Rancangan Peraturan Daerah Penertiban Hewan Ternak menggelar rapat perdana di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPRD Takalar, Pattallassang, Rabu (26/11/2025).
‎
‎Pansus memanggil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapenda, dan Satpol PP Takalar.
‎
‎Kabid Kesehatan Hewan Abdul Haris hadir ditemani seorang stafnya.

‎
‎Sementara dari Bapenda dan pihak Satpol PP Takalar absen.
‎
‎Ketua Pansus Ahmad Sabang,  memakai baju putih, mengetuk palu memulai rapat pada pukul 10.50 Wita.
‎
‎4 anggota pansus yang hadir yakni Hijas Kartawijaya dari Demokrat, Hj Irma dari PDIP, Mulyasti dari Gelora, dan Darwis Bantang dari PPP. 3 anggota pansus absen.
‎
‎Pembahasan berlangsung interaktif. Silang pendapat terjadi antar peserta rapat.
‎
‎Perdebatan terutama terkait kewajiban penggunaan tanda pengenal pada hewan ternak.
‎
‎”Kita sepakati penggunaan tanda, karna selama ini sudah lazim diterapkan peternak,” ucap Darwis berbicara melihat Ahmad Sabang.
‎
‎Setelah perdebatan, peserta akhirnya menyepakati pasal 4 ayat a, “memberi tanda pada hewan ternaknya sebelum berumur enam bulan, dengan tanda yang dibuat di telinga kiri, kanan, atau badan ternak yang bersangkutan”.
‎
‎Selain itu, peserta juga menyepakati pasal 4 ayat c,”Peternak hewan wajib melaporkan ke kepala desa setempat di mana hewan ternak tersebut dipelihara, mengenai jumlah, jenis, jenis kelamin, umur serta tanda hewan ternaknya.
‎
Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Abdul Haris menyambut baik pelaporan hewan ternak kepada pemerintah setempat.
‎
‎”Akan memudahkan kami nantinya mendata hewan ternak,” jelasnya sambil menggerakkan tangan.
‎
‎Ranperda Penertiban Hewan Ternak diusulkan untuk mengatasi masalah ternak liar yang kerap memicu konflik di masyarakat.
‎
‎Bupati dan DPRD Takalar sepakat membahas Ranperda ini ke tingkat lanjut dalam rapat paripurna Selasa (25/11/2025) kemarin. Rancangan Perda ini mencakup 27 pasal.