MAKASSAR, FINGERS– Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar sarasehan di Hotel Rinra, Rabu (27/8). Kegiatan ini diikuti perwakilan ormas, LSM, NGO se-Sulawesi Selatan, serta civitas akademika Universitas Hasanuddin.

Sarasehan bertajuk Penguatan Kebebasan Masyarakat Sipil untuk Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, dan Berpendapat dalam Kerangka Keseimbangan antara Demokrasi dan Stabilitas Nasional itu dibuka langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Ormas Kemenko Polkam, Brigjen TNI Dr Arudji Anwar.

“Kebebasan sipil untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara adalah bagian dari indeks demokrasi Indonesia. Untuk itu, kebebasan ini harus diimplementasikan dengan baik agar indeks demokrasi kita terus meningkat,” kata Asisten Deputi Koordinasi Ormas Kemenko Polkam Arudji Anwar.

Arudji Anwar mengatakan, menekankan pentingnya demokrasi yang berakar pada Pancasila.

Demokrasi Indonesia, kata Arudji, bukanlah tiruan demokrasi Barat, melainkan demokrasi khas Indonesia yang mengedepankan gotong royong, tatakrama, rasa kemanusiaan, toleransi, serta musyawarah mufakat.

“Demokrasi tanpa nomokrasi hanya akan melahirkan kekacauan. Sebaliknya, nomokrasi tanpa demokrasi akan melahirkan otoritarianisme. Karena itu, demokrasi harus berjalan seimbang dengan hukum,” tegasnya.

Arudji Anwar menambahkan, forum ini juga menjadi ruang untuk menerima masukan dari peserta terkait penguatan kebebasan masyarakat sipil.

Ia bahkan membuka sambutan dengan mengingatkan kembali keteladanan sejarah Sultan Hasanuddin kepada para mahasiswa yang hadir.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Selatan (Sulsel) Ansyar, mengklaim bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul di Sulsel sudah terpenuhi.

Menurut Ansyar, kebebasan berserikat dan berkumpul di Sulsel dapat dilihat dengan banyaknya organisasi kemasyarakatan yang terbentuk.

Total jumlah organisasi kemasyarakatan di Sulsel saat ini kurang lebih 500. Sementara jumlah penduduk hampir 9 jutaan.

“Ini menandakan kebebasan berserikat dan berkumpul di Sulsel sudah terpenuhi,” kata Ansyar pada acara Sarasehan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Hotel Rinra, Rabu (27/8).

Sarasehan Kemenko Polkam mengusung tema Penguatan Kebebasan Masyarakat Sipil untuk Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, dan Berpendapat dalam Kerangka Keseimbangan antara Berjalannya Demokrasi dan Terpeliharanya Stabilitas Nasional.

Ansyar menyatakan, jumlah Ormas di Sulsel lebih besar jika dibandingkan dengan di Pulau Jawa, yang hanya kurang lebih 400.

Ansyar mengatakan, para Ormas yang hadir dalam Sarasehan Menko Polkam adalah mitra Pemprov Sulsel.

Ia mengharapkan Sarasehan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki penguatan berserikat dan berkumpul.

“Penguatan berserikat dan berkumpul bisa diperbaiki agar Ormas betul-betul dapat berkontribusi dalam berbangsa dan bernegara,” kata Ansyar.

Diketahui, Sarasehan Kemenko Polkam menghadirkan tiga narasumber, yaitu

Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata selaku Guru Besar FISIP serta Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Tata Kelola Universitas Padjadjaran.
Prof. Dr. Phil. Sukri selaku Guru Besar FISIP serta Dekan FISIP Universitas
Hasanuddin, Mimin Dwi Hartono selaku Analis Kebijakan Ahli Madya, Komnas HAM. (jun)