FINGERS  – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Ismail, bersama anggota dewan lainnya, baru-baru ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Pembahasan dalam RDP ini berfokus pada data kendaraan dinas (randis) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

“Kami mengadakan RDP dengan BPKAD Kota Makassar karena hasil sidak yang dilakukan oleh Wali Kota, yang menunjukkan bahwa inventaris kendaraan dinas Pemkot Makassar belum terdata secara lengkap. Komisi B merasa perlu untuk mengetahui jumlah pasti kendaraan dinas yang ada,” jelas Ismail, Ketua Komisi B, baru-baru ini.

Legislator dari Partai Golkar ini menambahkan bahwa Komisi B telah menerima sebagian data kendaraan dinas yang dikirim oleh BPKAD dan akan terus memperbarui data tersebut. Pasalnya, BPKAD Kota Makassar masih melakukan sidak lanjutan di Lapangan Karebosi.

“Data yang masuk sampai hari ini (24/3/2025) sekitar 1.300 kendaraan, namun masih banyak kendaraan yang belum terdata. Total kendaraan dinas yang ada diperkirakan mencapai sekitar enam ribu unit. Di Sekretariat DPRD Makassar, tercatat ada 76 kendaraan roda empat, namun setelah dilakukan pendataan ulang di Karebosi, hanya 18 kendaraan yang terdata. Lalu, ke mana sisanya?” tambahnya.

Sebagai Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, Ismail menegaskan bahwa mereka akan memanggil Sekretaris DPRD Makassar untuk membahas penertiban dan pengembalian aset randis milik negara.

“Setelah pemanggilan BPKAD, kami juga akan memanggil Sekretaris DPRD Makassar. Sebagian besar anggota DPRD Makassar belum menerima kendaraan dinas, bahkan kami harus menggunakan  mobil pribadi untuk sidak,” ujarnya.

Ismail juga mendesak agar mantan pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mengembalikan kendaraan dinas yang belum diserahkan.

“Kami ingin tahu ke mana saja kendaraan dinas ini. Data yang ada di BPKAD menunjukkan ada 76 kendaraan dinas DPRD Makassar. Jangan sampai aset ini hilang atau disembunyikan, karena ini adalah uang negara. Kami akan menekan agar masalah ini segera diselesaikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah menggelar penertiban kendaraan dinas di Lapangan Karebosi pada Sabtu (9/3/2025) lalu, bersama jajaran pejabat Pemkot Makassar.